- KETUA MAHKAMAH AGUNG: E-LITIGASI, REDESAIN PRAKTEK PERADILAN INDONESIA Jakarta—Humas: Momen Hari Ulang Tahun Ke-74 dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung sebagai penanda dimulainya implementasi sistem peradilan secara elektronik (e-litigasi). Peluncuran kebijakan tersebut dilakukan...MAHKAMAH AGUNG KINI PUNYA HIMNE Jakarta—Humas MA: Guna mendorong penghayatan terhadap nilai-nilai Mahkamah Agung dan peradilan serta mengembangkan rasa cinta dan bangga terhadap lembaga, Mahkamah Agung kini memiliki lagu himne. Lagu...Terjatuh Saat Presentasi ZI, Ketua PA Gorontalo Akhirnya Meninggal Dunia Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Agama (PA) Gorontalo Drs. H. Patte, S.H., M.H. akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya, pria alumnus IAIN Alauddin Makassar...Bogor—Humas: Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau yang lazim dikenal dengan Perma E-Litigation selesai dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung yang berlangsung...Banda Aceh || ms-aceh.go.od Jajaran Kepaniteraan dan Pejabat Sekretariatan Mahkamah Syar’iyah Aceh mengikuti Sosialisasi Hasil Rapat Persiapan Musyawarah Nasional Ikatan Panitera Sekretaris Peradilan Indonesia (IPASPI) Tahun 2019 oleh Bapak Panitera Mahkamah...
- Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
- Putusan Minggu Ini
- Informasi Perkara
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
|
Putusan MS SINGKIL Nomor 67/Pdt.G/2019/MS.Skl Tahun 2019 PENGGUGAT - TERGUGAT |
|
Putusan MS SINGKIL Nomor 69/Pdt.G/2019/MS.Skl Tahun 2019 PEMOHON - TERMOHON |
|
Putusan MS SINGKIL Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Skl Tahun 2019 PEMOHON - TERMOHON |
|
Putusan MS SINGKIL Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Skl Tahun 2019 PENGGUGAT - TERGUGAT |
|
Putusan MS SINGKIL Nomor 66/Pdt.G/2019/MS.Skl Tahun 2019 PEMOHON - TERMOHON |
Putusan Lainnya --------------- 
