herdermssingkil

SELAMAT DATANG DI WEBSITE MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL

Website ini adalah portal resmi milik Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berisikan informasi dan berita kegiatan seputar Mahkamah Syar'iyah Singkil.
SELAMAT DATANG DI WEBSITE MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL

E Court Mahkamah Agung RI

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
E Court Mahkamah Agung RI

SIWAS MARI

"Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya."
SIWAS MARI

Deklarasi Akreditasi Penjaminan Mutu

Mahkamah Syar'iyah Singkil Siap Memberi Pelayanan yang PRIMA (Profesional, Ramah, Integritas, Mandiri dan Amanah) Kepada Para Pencari Keadilan Sesuai dengan Kebijakan Mutu Mahkamah Syar'iyah Singkil
Deklarasi Akreditasi Penjaminan Mutu

Kode Etik Hakim

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :
Kode Etik Hakim

SIPP

Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) Merupakan Aplikasi Administrasi dan Penyediaan Informasi Perkara Baik Untuk Pihak Internal Pengadilan Maupun Pihak Eksternal Pengadilan. Aplikasi ini Menyediakan Informasi Data Perkara, Status Perkara, Jadwal SIdang dan Statistik Perkara serta informasi lain yang di butuhkan oleh Para Pihak Berperkara.
SIPP


jadwalsidang


penelusuran


tatacara


Pengaduan


Syarat


ecourt.

RANCANGAN PERMA E-LITIGATION RAMPUNG DIBAHAS DI RAPIM

Bogor—Humas: Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau yang lazim dikenal dengan Perma E-Litigation selesai dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung yang berlangsung di Rancamaya, Bogor (05/08/2019).

Dengan begitu, peraturan yang akan menjadi payung hukum beracara secara elektronik tersebut segera akan diundangkan. Selanjutnya, peraturan tersebut akan diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Mahkamah Agung yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2019.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, YM. Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H tersebut diikuti oleh seluruh unsur pimpinan Mahkamah Agung, para pejabat eselon I dan II, serta Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha. Rancangan peraturan yang dibahas tersebut dipersiapkan sejak beberapa waktu lalu oleh Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha dan telah melalui kegiatan konsutasi publik pada tanggal 17 Juni yang lalu.

Dalam pemaparannya di hadapan peserta rapim, Ketua Pokja Kemudahan Berusaha, YM. Syamsul Maarif, S.H., L.LM., Ph.D., menjelaskan bahwa rencananya peraturan ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 19 Agustus 2019. Dan sejak saat itu, maka masyarakat pencari keadilan sudah dapat bersidang secara elektronik, lebih dari yang dapat dilakukan dengan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) sebagai produk dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan.

“Dengan peraturan ini, maka masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, melakukan pembayaran, menerima pemanggilan persidangan, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya hukum, serta dokumen perkara menggunakan sistem elektronik yang berlaku di pengadilan,” ujar Syamsul menjelaskan.

Langkah Cepat Mahkamah Agung

Untuk memastikan kehadiran peraturan ini serta implementasinya secara tepat waktu, Mahkamah Agung akan bergerak cepat agar semuanya tersedia pada saat peluncuran nanti.

“Setelah diharmonisasi secara internal, Mahkamah Agung akan mengirimkan rancangan peraturan ini untuk diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, agar dapat dihadirkan tepat waktu,” ujar Dr. Abdullah, S.H., MS., Kepala Biro Hukum dan Humas yang bertanggung jawab atas proses harmonisasi produk-produk perundang-undangan Mahkamah Agung.

Selain itu, secara simultan, Mahkamah Agung akan mengambil langkah-langkah seperti penyiapan satker pengadilan sebagai sasaran percontohan (piloting) pelatihan untuk implementasi di tingkat satker pengadilan di daerah, penyiapan helpdesk untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses piloting (troubleshot), dan sarana prasarananya.

“Dalam waktu dekat akan dikeluarkan Surat Keputusan yang menunjuk sejumlah pengadilan sebagai percontohan (pilot project),” ujar Syamsul lebih jauh. Menurut rencana akan ditunjuk sebanyak 44 pengadilan sebagai percontohan yang terdiri dari 18 Pengadilan Negeri, 15 Pengadilan Agama dan 11 Pengadilan Tata Usaha Negara . Pengadilan-pengadilan percontohan tersebut selanjutnya akan diberikan pelatihan untuk memastikan kesiapan masing-masing pengadilan mengimplementasikannya.

Sementara terkait dengan sarana dan prasarana, Syamsul memastikan satker pengadilan percontohan telah siap. “Tambahan anggaran yang diperuntukkan bagi Mahkamah Agung telah dialokasikan sebagian besar untuk mempersiapkan implementasi sistem pengadilan dan beracara secara elektronik,” ujar Syamsul optimis.

Dengan sejumlah langkah yang dipersiapkan tersebut, Syamsul optimis peradilan elektronik sudah siap untuk dilaksanakan di satker-satker pengadilan di daerah. (Humas/Mohammad Noor)

PUSAT INFORMASI BERPERKARA

hukumDalam Artikel ini anda akan menerima penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan manakala akan mendaftarkan perkaranya di Mahkamah Syar'iyah Singkil

  Read More  


 

PERKARA EKONOMI SYARI'AH

hukumArtikel ini menjelaskan kepada para pihak supaya memahami Prosedur dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah sebagai berikut :

  Read More  


 

  • Publikasi Putusan
  • Informasi Laporan Perkara
  • Register Perkara
  • Peraturan Mahkamah Agung
  • Delegasi

PUBLIKASI PUTUSAN

MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL


REGISTER PERKARA

MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL


  
 

No

NAMA REGISTER

1

Register Induk Permohonan

2

Register Induk Gugatan

3

Register Permohonan Banding

4

Register Permohonan Kasasi

5

Register Permohonan Peninjauan Kembali

6

Register Penyitaan Barang Bergerak

7

Register Penyitaan Barang Bergerak

 

8

Register Regiter Surat Kuasa

 

 PERMA NO 6 TAHUN 2019 (Tentang Perintah Penangguhan Sementara)

PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 (Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)

PERMA 4 TAHUN 2019 (Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana)

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 (Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik)

Aplikasi Eksternal

Kondanas 01 Sikep 01 Simari 01 Putusan 1 Simpeg 01
e MONEV 01 RKA KL 01

smart 01

E REKON 01 LPSE 01