herdermssingkil

SELAMAT DATANG

Website ini adalah portal resmi milik Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berisikan informasi dan berita kegiatan seputar Mahkamah Syar'iyah Singkil.
SELAMAT DATANG

SIWAS MARI

"Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya."
SIWAS MARI

DEKLARASI SAPM

Mahkamah Syar'iyah Singkil Siap Memberikan Pelayanan Yang Prima (Propesional, Ramah, Integritas, Mandiri, dan Amanah)
DEKLARASI SAPM

  SEPUTAR PENGADILAN | MA RI | BADILAG | MSy ACEH
Selanjutnya

RANCANGAN PERMA E-LITIGATION RAMPUNG DIBAHAS DI RAPIM

Bogor—Humas: Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau yang lazim dikenal dengan Perma E-Litigation selesai dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung yang berlangsung di Rancamaya, Bogor (05/08/2019).

Dengan begitu, peraturan yang akan menjadi payung hukum beracara secara elektronik tersebut segera akan diundangkan. Selanjutnya, peraturan tersebut akan diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Mahkamah Agung yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2019.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, YM. Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H tersebut diikuti oleh seluruh unsur pimpinan Mahkamah Agung, para pejabat eselon I dan II, serta Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha. Rancangan peraturan yang dibahas tersebut dipersiapkan sejak beberapa waktu lalu oleh Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha dan telah melalui kegiatan konsutasi publik pada tanggal 17 Juni yang lalu.

Dalam pemaparannya di hadapan peserta rapim, Ketua Pokja Kemudahan Berusaha, YM. Syamsul Maarif, S.H., L.LM., Ph.D., menjelaskan bahwa rencananya peraturan ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 19 Agustus 2019. Dan sejak saat itu, maka masyarakat pencari keadilan sudah dapat bersidang secara elektronik, lebih dari yang dapat dilakukan dengan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) sebagai produk dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan.

“Dengan peraturan ini, maka masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, melakukan pembayaran, menerima pemanggilan persidangan, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya hukum, serta dokumen perkara menggunakan sistem elektronik yang berlaku di pengadilan,” ujar Syamsul menjelaskan.

Langkah Cepat Mahkamah Agung

Untuk memastikan kehadiran peraturan ini serta implementasinya secara tepat waktu, Mahkamah Agung akan bergerak cepat agar semuanya tersedia pada saat peluncuran nanti.

“Setelah diharmonisasi secara internal, Mahkamah Agung akan mengirimkan rancangan peraturan ini untuk diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, agar dapat dihadirkan tepat waktu,” ujar Dr. Abdullah, S.H., MS., Kepala Biro Hukum dan Humas yang bertanggung jawab atas proses harmonisasi produk-produk perundang-undangan Mahkamah Agung.

Selain itu, secara simultan, Mahkamah Agung akan mengambil langkah-langkah seperti penyiapan satker pengadilan sebagai sasaran percontohan (piloting) pelatihan untuk implementasi di tingkat satker pengadilan di daerah, penyiapan helpdesk untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses piloting (troubleshot), dan sarana prasarananya.

“Dalam waktu dekat akan dikeluarkan Surat Keputusan yang menunjuk sejumlah pengadilan sebagai percontohan (pilot project),” ujar Syamsul lebih jauh. Menurut rencana akan ditunjuk sebanyak 44 pengadilan sebagai percontohan yang terdiri dari 18 Pengadilan Negeri, 15 Pengadilan Agama dan 11 Pengadilan Tata Usaha Negara . Pengadilan-pengadilan percontohan tersebut selanjutnya akan diberikan pelatihan untuk memastikan kesiapan masing-masing pengadilan mengimplementasikannya.

Sementara terkait dengan sarana dan prasarana, Syamsul memastikan satker pengadilan percontohan telah siap. “Tambahan anggaran yang diperuntukkan bagi Mahkamah Agung telah dialokasikan sebagian besar untuk mempersiapkan implementasi sistem pengadilan dan beracara secara elektronik,” ujar Syamsul optimis.

Dengan sejumlah langkah yang dipersiapkan tersebut, Syamsul optimis peradilan elektronik sudah siap untuk dilaksanakan di satker-satker pengadilan di daerah. (Humas/Mohammad Noor)

  • Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Putusan Minggu Ini
  • Informasi Perkara

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

MS SINGKIL > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 08-08-2019 - Upload : 16-08-2019
Putusan MS SINGKIL Nomor 67/Pdt.G/2019/MS.Skl Tahun 2019
PENGGUGAT - TERGUGAT
MS SINGKIL > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 07-08-2019 - Upload : 16-08-2019
Putusan MS SINGKIL Nomor 69/Pdt.G/2019/MS.Skl Tahun 2019
PEMOHON - TERMOHON
MS SINGKIL > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 06-08-2019 - Upload : 16-08-2019
Putusan MS SINGKIL Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Skl Tahun 2019
PEMOHON - TERMOHON
MS SINGKIL > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 05-08-2019 - Upload : 16-08-2019
Putusan MS SINGKIL Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Skl Tahun 2019
PENGGUGAT - TERGUGAT
MS SINGKIL > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 15-08-2019 - Upload : 16-08-2019
Putusan MS SINGKIL Nomor 66/Pdt.G/2019/MS.Skl Tahun 2019
PEMOHON - TERMOHON

Putusan Lainnya --------------- arrow litle

Aplikasi Eksternal

Komdanas
Sikep
rka kl online
 Simponi simpeg
EMONEV  SIRUP

Smart

 REKON LPSE
 

  

Alamat Kami

Mahkamah Syar'iyah Singkil
Jln. Singkil-Rimo Km. 20 Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil
Telp/Fax : (0658) 2115
email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

Cek Lokasi Kami