Minggu, 17 Januari 2021

herdermssingkil

  • BerandaHalaman Utama
  • Tentang MS SingkilProfil Satker
    • Pengantar Ketua MS Singkil
    • Visi dan Misi
    • Tugas Pokok dan Fungsi
    • Profil Mahkamah Syar'iyah Singkil
      • Sejarah MS Singkil
      • Struktur Organisasi
      • Wilayah Yuridiksi
      • Nama Para Mantan Pimpinan
      • Daftar Nama Mediator
    • Profil Kepegawaian
      • Ketua
      • Wakil Ketua
      • Hakim
      • Calon Hakim
      • Persebaran Pegawai
      • Daftar Pejabat dan Hakim
      • Standar dan Maklumat Pelayanan
    • Kepaniteraan
      • Panitera
      • Panitera Muda Gugatan
      • Panitera Muda Permohonan
      • Panitera Muda Jinayat
      • Panitera Muda Hukum
      • Jurusita
      • Jurusita Pengganti
      • Laporan Keadaan Perkara
    • Kesekretariatan
      • Sekretaris
      • Kepala Sub Bagian Umum,dan Keuangan
      • Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
      • Kepala Sub Bagian TI dan Pelaporan
      • Honorer
    • Sistem Pengelolaan MS Singkil
      • E Learning
      • Kebijakan dan Peraturan Ms Singkil
      • Yurisprudensi
    • Pengawasan dan Kode Etik
      • Pengawasan dan Kode Etik Hakim
      • Kode Etik Panitera & Jurusita
      • Kode Etik Perilaku Pegawai
      • Tingkatan Hukuman Disiplin
      • Jenis Jenis Pelanggaran
      • Pedoman Pengelolaan Organisasi Adm, Personil & Keu
    • Agenda Kegiatan
      • Agenda Pimpinan
      • Agenda / Jadwal Kegiatan Kerja
  • Layanan PublikInformasi/Pengaduan
    • Laporan Pelayanan Informasi Publik
    • Layanan MS Singkil
      • Jam Kerja Kantor
      • Tata Tertib Persidangan
      • Layanan SMS
      • Standar Pelayanan
      • Fasilitas Publik
      • SOP Khusus Pelayanan Publik
      • Petugas Informasi/PTSP dan Pengaduan
      • Prosedur Evakuasi
    • Informasi Publik
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Syarat Dan Prosedur Mengajukan Keberatan
      • Daftar Informasi Publik
      • Hak Mendapatkan Informasi
      • Biaya Salinan Informasi
      • Tata Cara Memperoleh Informasi
      • Ringkasan Laporan Akses Informasi
      • Data Statsik Perkara
      • Laporan Akses Informasi
    • Layanan E-Court
      • Panduan E-court
      • Pendaftaran Perkara E Court
      • Dasar Hukum E court
      • Sosialiasi E Court
      • E Court MA RI
    • Justice For All
      • Hak Hak Pencari Keadilan
      • Hak Kewajiban Mediasi
      • Hak Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
      • Hak Pokok Dalam Proses Persidangan
      • Hak Perlawanan Terhadap Putusan Verstek
      • Hak Perlawanan Terhadap Eksekusi
      • Hak-Hak Pelapor Dugaan Pelanggaran Hakim Dan Pegawai
    • Layanan Informasi Perkara
      • Penelusuran Perkara (SIPP)
      • Direktori Putusan
      • Produk Pengadilan
      • Pendaftaran Pengguna
      • Register Perkara
      • Pedoman Berperkara
      • Syarat Pengajuan Perkara
      • Prosedur Pendaftaran Dan Beperkara Tingkat Pertama
      • Perkara Gugatan Sederhana
      • Prosedur Perkara Tingkat Banding
      • Prosedur Perkara Tingkat Kasasi
      • Prosedur Berperkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)
      • Informasi Buku Register Perkara
    • Prosedur Berperkara
      • Prosedur Verzet
      • Peninjauan Kembali (PK)
      • Hak Dalam Persidangan
      • Syarat Mengajukan Perkara
      • Prosedur Pengajuan Perkara
      • Biaya Perkara
    • SAKIP
      • Program Kerja
      • LKJiP
      • Rencana Strategis
      • Indikator Kinerja Utama
      • Rencana Kerja
      • Perjanjian Kinerja
      • Penetapan Kinerja
      • Laporan Tahunan
  • Layanan HukumProsedur & Bantuan Hukum
    • Layanan Bantuan Hukum
      • Pedoman Pengawasan
      • Jenis Jenis Pelanggaran
      • Laporan Masyarakat
      • Langkah Pemeriksaan Pelanggaran
      • Data Hukuman Disiplin
      • Inisial Hukuman Disiplin
      • Putusan Majelis Kehormatan Hakim
      • Putusan MKH MARI
    • Layanan Perkara Prodeo
      • Prosedur Prodeo
      • Pagu Prodeo
      • Biaya Lyn. Prodeo
      • Realisasi Prodeo
      • Peraturan dan Kebijakan
      • Tentang Mediasi
      • Pengertian Mediasi
      • Prosedur Mediasi
    • Layanan Pos Bantuan Hukum
      • Prosedur Posbakum
      • Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
      • Pagu Anggaran Posbakum
      • Realisasi Posbakum
      • Tahapan Persidangan
      • Hak Atas Biaya Perkara Cuma-Cuma
      • Hak Pokok Dalam Proses Litigasi dan Persidangan
    • Layanan Pengaduan
      • Tata Cara Pengaduan
      • Alur Penanganan Pengaduan
      • Unsur Pengaduan
      • Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
      • Tahapan Pemeriksaan Pengaduan
      • Hak Pelapor dan Terlapor
      • Alamat Pengaduan
    • Peraturan
      • PERMA
      • SKMA
      • SEMA
      • Kebijakan dan Peraturan
      • Surat Keputusan Ketua
      • Surat Keputusan Sekretaris
      • Pertimbangan Hukum MA
      • Peraturan Keterbukaan Informasi
      • Kebijakan Pimpinan
      • Direktori Peraturan Mahkamah Agung RI
      • Peraturan Dirjen Badilag
      • Kumpulan E-Book
      • MoU & SPK MS Singkil dengan Pihak Ketiga
  • TransparansiLaporan
    • Kepaniteraan
      • Laporan Keuangan Perkara
      • Statistik Perkara Perdata
      • Statistik Perkara Jinayat
      • Laporan Keadaan Perkara
      • Laporan Mediasi
      • PNBP
    • Laporan Realisasi Anggaran
      • Realisasi Anggaran
      • RKAKL
      • CALK
      • DIPA
      • Neraca
      • Tim Pengelola Anggaran
      • Pedoman Pengelolaan Keuangan
    • LHKPN
      • Panduan dan Form LHKPN
      • Mengenai LHKPN
      • Data LHKPN
    • Kepegawaian
      • Bazzeting
      • Daftar Urut Kepangkatan
      • Daftar Urut Senioritas
      • Pedoman Pengelolaan Pegawai
      • Statistik Pegawai
      • Kendali KNP & KGB
      • Daftar Aset dan Inventaris
      • Surat Masuk & Keluar 2020
      • Standar Operasional Prosedur (SOP)
    • Layanan Pengadaan
      • Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
      • Prosedur & Mekanisme
      • Mekanisme Keberatan dan Pengaduan
      • Alamat & Kontak
      • Penerimaan Pegawai
      • Lelang Barang dan Jasa
      • Survey Pelayanan Publik
      • Survei Kepuasan Masyarakat
      • Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
      • Pedoman Pengelolaan Keseketariataan
  • BeritaArtikel & Galeri
    • Berita Terkini
    • Media Center
    • Foto Galeri
    • Arsip Berita
    • Artikel
    • Seputar Pengadilan
    • Pengumuman
  • Hubungi KamiKontak & Alamat Satker
    • Pertanyaan
    • Alamat Kantor
    • Sambungan Situs Social Media
Home > Layanan Publik || Informasi/Pengaduan > Justice For All > Hak Perlawanan Terha....
E-mail
Cetak

Hak Perlawanan Terhadap Putusan Verstek

Ditulis oleh Ms Singkil on 10 April 2017. Posted in Justice For All

Ditulis oleh Ms Singkil on 10 April 2017. Dilihat: 545Posted in Justice For All

Hak Perlawanan Terhadap Putusan Verstek

 
 
 
HAK MELAKUKAN PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK
  • Sesuai Pasal 129 HIR/153 RBg., Tergugat/ Para Tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. (Pasal 391 HIR: dalam menghitung tenggang waktu maka tanggal/ hari saat dimulainya penghitungan waktu tidak dihitung).
  • Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu aanmaning Tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari kedelapan sesudah aanmaning (peringatan).
  • Jika Tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah Sita Eksekusi dilaksanakan. (Pasal 129 ayat (2) jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) jo. Pasal 207 RBg). Kedua perkara tersebut (perkara verstek dan verzet terhadap verstek) berada dalam satu nomor perkara.
  • Perkara verzet sedapat mungkin dipegang oleh Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan verstek.
  • Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pemeriksaan perkara verzet dilakukan secara biasa (lihat Pasal 129 ayat (3) HIR, Pasal 153 ayat (3) RBg. dan SEMA No.9 Tahun 1964).
  • Apabila dalam pemeriksaan verzet pihak penggugat asal (Terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan secara contradictoire, akan tetapi apabila Pelawan yang tidak hadir maka Hakim menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding (Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (5) RBg).
  • Apabila verzet diterima dan putusan verstek dibatalkan maka amar putusannya berbunyi :
    • Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar.
    • Membatalkan putusan verstek.
    • Mengabulkan gugatan penggugat atau menolak gugatan pengugat.
  • Apabila verzet tidak diterima dan putusan verstek tidak dibatalkan, maka amar putusannya berbunyi:
    • Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar.
    • Menguatkan putusan verstek tersebut.
  • Terhadap putusan verzet tersebut kedua belah pihak berhak mengajukan banding. Dalam hal diajukan banding, maka berkas perkara verstek dan verzet disatukan dalam satu berkas dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dan hanya ada satu nomor perkara.
Facebook Social Comments

Gugatan Mandiri

Banner Iklan Gugatan copy.jpg

Informasi Covid19

be83379f 2109 4481 8b7a b028e9c37ad2

Tautan

Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badilag
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Syar'iyah Aceh
Mahkamah Syar'iyah Aceh

ACEH SINGKILPemkab. Aceh Singkil
Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Alamat Kami

MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL
Jln. Singkil-Rimo Km. 20 Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil
Telp/Fax : (0658) 2115
email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

  LOKASI KANTOR 

Mahkamah Syar'iyah di Aceh

 Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah Calang

Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Mahkamah Syar'iyah Idi

Mahkamah Syar'iyah Jantho

Mahkamah Syar'iyah Langsa

 

 

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Mahkamah Syar'iyah Sigli

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Mahkamah Syar'iyah Sabang

 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

 Mahkamah Syar'iyah Pidie

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Mahkamah Syar'iyah Kutacane

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

 Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

 Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam

w3c wai AAA  w3c html 5

© 2019. All rights reserved. Mahkamah Syar'iyah Singkil