herdermssingkil

Ditulis oleh Qusyairi on .

PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Pertama

Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan;

Kedua

Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat  gugatan atau permohonan, dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap;

Ketiga

petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 193 RBg atau pasal 90 Undangn undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Keempat

Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga);

Kelima

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).

Keenam

Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.

Ketujuh

Pemegang kas meyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

Kedelapan

Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

Kesembilan

Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

Kesepuluh

Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali  kepada fihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

Kesebelas

Pihak Berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat atau termohon ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM)

Keduabelas

Petugas Meja II mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

Ketigabelas

Petugas Meja II menyerahkan Kembali 1(satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

PendaftaranSelesai

Pihak/pihak – pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

 

 

 

 

PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT BANDING

Pertama

Permohonan banding didaftarkan kepada petugas Meja I Mahkamah Syar’iyah Singkil;

Catanan :

Tenggang waktu banding adalah sebagai berikut:

a.  Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari  setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadir.

b.  Penghitungan  waktu  14  (empat  belas)  hari  dimulai pada  hari  berikutnya  (besoknya)  setelah  putusan diucapkan atau  setelah  putusan  diberitahukan, dan apabila hari ke-14 (keempat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya.

c.    Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui  tenggang  waktu  tersebut  di  atas  tetap dapat diterima dan dicatat, kemudian Panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau waktu.

Kedua

Petugas Meja I menaksir besarnya panjar biaya banding berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Singkil tentang Panjar Biaya Perkara kemudian dituangkan dalam SKUM, yang terdiri dari:

  1. Biaya pendaftaran.
  2. Biaya banding yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama/  Mahkamah Syar’iyah  Aceh  yang  besarnya sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 03 Tahun 2012.
  3. Ongkos  pengiriman  biaya  banding  melalui  bank/kantor pos.
  4. Biaya fotokopi / penggandaan dan pemberkasan.
  5. Ongkos pengiriman berkas perkara banding.
  6. Ongkos jalan petugas pengiriman.
  7. Biaya pemberitahuan, yang berupa:
  • Biaya pemberitahuan akta banding.
  • Biaya pemberitahuan memori banding.
  • Biaya pemberitahuan kontra memori banding.
  • Biaya pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) bagi Pembanding
  • Biaya pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) bagi Terbanding
  • Biaya pemberitahuan amar putusan bagi Pembanding
  • Biaya pemberitahuan amar putusan bagi Terbanding

8. Berkas perkara banding yang  telah  lengkap  dibuatkan  SKUM  dalam rangkap empat :

  • Lembar pertama warna hijau untuk bank.
  • Lembar kedua warna putih untuk Pembanding.
  • Lembar ketiga warna merah untuk Kasir.
  • Lembar keempat warna kuning untuk  dilampirkan dalam berkas.

Ketiga

Petugas Meja I menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada pihak yang bersangkutan untuk membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada Bank;

Keempat

Kasir setelah menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara banding harus menandatangani dan membubuhkan cap lunas pada SKUM.

Kelima

Kasir kemudian membukukan uang panjar biaya perkara banding yang tercantum pada SKUM dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding.

Keenam

Panitera membuat  akta  pernyataan banding  dan mencatat permohonan banding tersebut dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dan Buku Register Permohonan Banding.

Catatan :

  1. Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan;
  2. Tanggal penerimaan memori banding dan kontra memori banding   harus   dicatat   dalam   buku   Register   Induk Perkara dan Buku Register Permohonan Banding;
  3. Salinan penerimaan memori banding dan kontra memori banding disampaikan epada masing-masing lawannya dengan  membuat  relaas  pemberitahuan/penyerahannya.
  4. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar’iyah Aceh, kedua belah pihak harus diberi   kesempatan  untuk  memeriksa  berkas perkara (inzage) dan hal itu dituangkan dalam akta.
  5. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar’iyah Aceh, kedua belah pihak harus diberi   kesempatan  untuk  memeriksa  berkas perkara (inzage) dan hal itu dituangkan dalam akta.
  6. Dalam  waktu  satu  bulan  sejak  permohonan  banding  diajukan,  berkas perkara banding berupa Bundel A dan Bundel B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar’iyah Aceh. (Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947). Khusus untuk permohonan banding yang pemberitahuannya melalui pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah lain, dapat lebih satu bulan.
  7. Biaya perkara banding untuk Mahkamah Syar’iyah Aceh harus dikirim melalui bank / kantor pos dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim dan menyatu dengan berkas yang bersangkutan.

Apabila  para  pihak masing-masing  mengajukan  upaya  hukum  banding, maka:

  1. Penyebutan  pihak-pihak  adalah  :  Pembanding  I  / Terbanding II lawan Terbanding I / Pembanding II.
  2. Pembanding   I   adalah   pihak   yang   lebih   dahulu mengajukan permohonan banding, atau kalau tanggal pengajuan   permohonan  bandingnya  sama,   siapa yang paling berhak mengajukan upaya banding.
  3. Biaya  perkara  banding  yang dikirim  ke  Mahkamah Syar’iyah Aceh hanya dipungut dari pengaju pertama.
  4. Pengaju kedua hanya dibebani biaya :
  • Fotokopi penggandaan berkas.
  • Pemberitahuan akta banding.
  • Pemberitahuan memori banding.
  • Pemberitahuan kontra memori banding

  1. Berkas banding terdiri dari 1 (satu) Bundel A dan 2 (dua) Bundel B.
  2. Panitera Mahkamah Syar’iyah Singkil segera melaporkan secara tertulis ke Mahkamah Syar’iyah Aceh tentang adanya upaya hukum banding yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut agar berkas perkaranya di Mahkamah Syar’iyah Aceh dijadikan satu.
  3. Apabila para pihak melakukan Pencabutan  permohonan  banding, maka  dilakukan  dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  • Apabila Pihak banding mengajukan permohonan pencabutan kepada Ketua  Mahkamah Syar’iyah Singkil;
  • Apabila  permohonan  pencabutan dilakukan oleh kuasanya, harus disetujui oleh pihak prinsipal.
  • Panitera membuat akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan Pembanding.
  • Pencabutan  permohonan banding  tersebut  harus diberitahukan kepada pihak Terbanding.
  • Pencabutan permohonan banding disertai akta pencabutan dan pemberitahuannya kepada pihak Terbanding harus segera dikirim oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Aceh dibarengi surat pengantar yang ditandatangani Ketua atau Panitera Mahkamah Syar’iyah Singkil.
  • Berkas   perkara   banding   yang   belum   dikirim   ke Mahkamah Syar’iyah Aceh, tidak dikirim ke Mahkamah Syar’iyah Aceh

  1. Mahkamah Syar’iyah Aceh mengirimkan salinan  putusan  beserta  Bundel  A  ke Mahkamah Syar’iyah Singkil.
  2. Ketua Mahkamah Syar’iyah Singkil harus membaca putusan banding dengan cermat dan teliti sebelum menyampaikan kepada para pihak.
  3. Fotokopi relaas pemberitahuan amar putusan banding dikirimkan kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh.

 

 

Alamat Kami

Mahkamah Syar'iyah Singkil
Jln. Singkil-Rimo Km. 20 Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil
Telp/Fax : (0658) 2115
email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

Cek Lokasi Kami