Rabu, 20 Januari 2021

herdermssingkil

  • BerandaHalaman Utama
  • Tentang MS SingkilProfil Satker
    • Pengantar Ketua MS Singkil
    • Visi dan Misi
    • Tugas Pokok dan Fungsi
    • Profil Mahkamah Syar'iyah Singkil
      • Sejarah MS Singkil
      • Struktur Organisasi
      • Wilayah Yuridiksi
      • Nama Para Mantan Pimpinan
      • Daftar Nama Mediator
    • Profil Kepegawaian
      • Ketua
      • Wakil Ketua
      • Hakim
      • Calon Hakim
      • Persebaran Pegawai
      • Daftar Pejabat dan Hakim
      • Standar dan Maklumat Pelayanan
    • Kepaniteraan
      • Panitera
      • Panitera Muda Gugatan
      • Panitera Muda Permohonan
      • Panitera Muda Jinayat
      • Panitera Muda Hukum
      • Jurusita
      • Jurusita Pengganti
      • Laporan Keadaan Perkara
    • Kesekretariatan
      • Sekretaris
      • Kepala Sub Bagian Umum,dan Keuangan
      • Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
      • Kepala Sub Bagian TI dan Pelaporan
      • Honorer
    • Sistem Pengelolaan MS Singkil
      • E Learning
      • Kebijakan dan Peraturan Ms Singkil
      • Yurisprudensi
    • Pengawasan dan Kode Etik
      • Pengawasan dan Kode Etik Hakim
      • Kode Etik Panitera & Jurusita
      • Kode Etik Perilaku Pegawai
      • Tingkatan Hukuman Disiplin
      • Jenis Jenis Pelanggaran
      • Pedoman Pengelolaan Organisasi Adm, Personil & Keu
    • Agenda Kegiatan
      • Agenda Pimpinan
      • Agenda / Jadwal Kegiatan Kerja
  • Layanan PublikInformasi/Pengaduan
    • Laporan Pelayanan Informasi Publik
    • Layanan MS Singkil
      • Jam Kerja Kantor
      • Tata Tertib Persidangan
      • Layanan SMS
      • Standar Pelayanan
      • Fasilitas Publik
      • SOP Khusus Pelayanan Publik
      • Petugas Informasi/PTSP dan Pengaduan
      • Prosedur Evakuasi
    • Informasi Publik
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Syarat Dan Prosedur Mengajukan Keberatan
      • Daftar Informasi Publik
      • Hak Mendapatkan Informasi
      • Biaya Salinan Informasi
      • Tata Cara Memperoleh Informasi
      • Ringkasan Laporan Akses Informasi
      • Data Statsik Perkara
      • Laporan Akses Informasi
    • Layanan E-Court
      • Panduan E-court
      • Pendaftaran Perkara E Court
      • Dasar Hukum E court
      • Sosialiasi E Court
      • E Court MA RI
    • Justice For All
      • Hak Hak Pencari Keadilan
      • Hak Kewajiban Mediasi
      • Hak Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
      • Hak Pokok Dalam Proses Persidangan
      • Hak Perlawanan Terhadap Putusan Verstek
      • Hak Perlawanan Terhadap Eksekusi
      • Hak-Hak Pelapor Dugaan Pelanggaran Hakim Dan Pegawai
    • Layanan Informasi Perkara
      • Penelusuran Perkara (SIPP)
      • Direktori Putusan
      • Produk Pengadilan
      • Pendaftaran Pengguna
      • Register Perkara
      • Pedoman Berperkara
      • Syarat Pengajuan Perkara
      • Prosedur Pendaftaran Dan Beperkara Tingkat Pertama
      • Perkara Gugatan Sederhana
      • Prosedur Perkara Tingkat Banding
      • Prosedur Perkara Tingkat Kasasi
      • Prosedur Berperkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)
      • Informasi Buku Register Perkara
    • Prosedur Berperkara
      • Prosedur Verzet
      • Peninjauan Kembali (PK)
      • Hak Dalam Persidangan
      • Syarat Mengajukan Perkara
      • Prosedur Pengajuan Perkara
      • Biaya Perkara
    • SAKIP
      • Program Kerja
      • LKJiP
      • Rencana Strategis
      • Indikator Kinerja Utama
      • Rencana Kerja
      • Perjanjian Kinerja
      • Penetapan Kinerja
      • Laporan Tahunan
  • Layanan HukumProsedur & Bantuan Hukum
    • Layanan Bantuan Hukum
      • Pedoman Pengawasan
      • Jenis Jenis Pelanggaran
      • Laporan Masyarakat
      • Langkah Pemeriksaan Pelanggaran
      • Data Hukuman Disiplin
      • Inisial Hukuman Disiplin
      • Putusan Majelis Kehormatan Hakim
      • Putusan MKH MARI
    • Layanan Perkara Prodeo
      • Prosedur Prodeo
      • Pagu Prodeo
      • Biaya Lyn. Prodeo
      • Realisasi Prodeo
      • Peraturan dan Kebijakan
      • Tentang Mediasi
      • Pengertian Mediasi
      • Prosedur Mediasi
    • Layanan Pos Bantuan Hukum
      • Prosedur Posbakum
      • Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
      • Pagu Anggaran Posbakum
      • Realisasi Posbakum
      • Tahapan Persidangan
      • Hak Atas Biaya Perkara Cuma-Cuma
      • Hak Pokok Dalam Proses Litigasi dan Persidangan
    • Layanan Pengaduan
      • Tata Cara Pengaduan
      • Alur Penanganan Pengaduan
      • Unsur Pengaduan
      • Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
      • Tahapan Pemeriksaan Pengaduan
      • Hak Pelapor dan Terlapor
      • Alamat Pengaduan
    • Peraturan
      • PERMA
      • SKMA
      • SEMA
      • Kebijakan dan Peraturan
      • Surat Keputusan Ketua
      • Surat Keputusan Sekretaris
      • Pertimbangan Hukum MA
      • Peraturan Keterbukaan Informasi
      • Kebijakan Pimpinan
      • Direktori Peraturan Mahkamah Agung RI
      • Peraturan Dirjen Badilag
      • Kumpulan E-Book
      • MoU & SPK MS Singkil dengan Pihak Ketiga
  • TransparansiLaporan
    • Kepaniteraan
      • Laporan Keuangan Perkara
      • Statistik Perkara Perdata
      • Statistik Perkara Jinayat
      • Laporan Keadaan Perkara
      • Laporan Mediasi
      • PNBP
    • Laporan Realisasi Anggaran
      • Realisasi Anggaran
      • RKAKL
      • CALK
      • DIPA
      • Neraca
      • Tim Pengelola Anggaran
      • Pedoman Pengelolaan Keuangan
    • LHKPN
      • Panduan dan Form LHKPN
      • Mengenai LHKPN
      • Data LHKPN
    • Kepegawaian
      • Bazzeting
      • Daftar Urut Kepangkatan
      • Daftar Urut Senioritas
      • Pedoman Pengelolaan Pegawai
      • Statistik Pegawai
      • Kendali KNP & KGB
      • Daftar Aset dan Inventaris
      • Surat Masuk & Keluar 2020
      • Standar Operasional Prosedur (SOP)
    • Layanan Pengadaan
      • Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
      • Prosedur & Mekanisme
      • Mekanisme Keberatan dan Pengaduan
      • Alamat & Kontak
      • Penerimaan Pegawai
      • Lelang Barang dan Jasa
      • Survey Pelayanan Publik
      • Survei Kepuasan Masyarakat
      • Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
      • Pedoman Pengelolaan Keseketariataan
  • BeritaArtikel & Galeri
    • Berita Terkini
    • Media Center
    • Foto Galeri
    • Arsip Berita
    • Artikel
    • Seputar Pengadilan
    • Pengumuman
  • Hubungi KamiKontak & Alamat Satker
    • Pertanyaan
    • Alamat Kantor
    • Sambungan Situs Social Media
Home > Layanan Publik || Informasi/Pengaduan > Layanan Informasi Perkara > Pedoman Berperkara
E-mail
Cetak

Pedoman Berperkara

Ditulis oleh Ms Singkil on 10 April 2017. Posted in Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Ditulis oleh Ms Singkil on 10 April 2017. Dilihat: 541Posted in Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Pedoman Berperkara

 
 
 
  1. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan;
  2. Tahapan Persidangan :
    1. Majelis Hakim memeriksa identitas Anda dan suami
    2. Jika Anda dan suami hadir, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan anda dan suami, baik langsung maupun melalui proses mediasi.
    3. Majelis Hakim berusaha mendamaikan anda dan suami dalam setiap kali sidang, namun anda punya hak untuk menolak untuk berdamai dengan suami.
    4. Anda dan suami boleh memilih mediator yang tercantum dalam daftar yang ada di Pengadilan tersebut
    5. Bila upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan Penggugat.
    6. Tahap keenam,  kesempatan Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat, baik secara lisan maupun tertulis.
    7. Tahap ketujuh, kesempatan Penggugat untuk menanggapi jawaban Tergugat baik secara lisan maupun tertulis.
    8. Tahap kedelapan, Kesempatan Tergugat untuk menjawab kembali tanggapan (replik) Penggugat, baik secara lisan maupun
    9. Pada kesembilan, Penggugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya.
    10. Tahap kesepuluh, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.
    11. Tahap kesebelas, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa
    12. Tahapan terakhir yaitu, Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim.
  3. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verzet, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.
  4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama :
    1. Menetapkan hari sidang ikrar talak;
    2. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak;
    3. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar  talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
  5. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
  6. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
  7. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
  8. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.
Facebook Social Comments

Gugatan Mandiri

Banner Iklan Gugatan copy.jpg

Informasi Covid19

be83379f 2109 4481 8b7a b028e9c37ad2

Tautan

Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badilag
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Syar'iyah Aceh
Mahkamah Syar'iyah Aceh

ACEH SINGKILPemkab. Aceh Singkil
Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Alamat Kami

MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL
Jln. Singkil-Rimo Km. 20 Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil
Telp/Fax : (0658) 2115
email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

  LOKASI KANTOR 

Mahkamah Syar'iyah di Aceh

 Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah Calang

Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Mahkamah Syar'iyah Idi

Mahkamah Syar'iyah Jantho

Mahkamah Syar'iyah Langsa

 

 

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Mahkamah Syar'iyah Sigli

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Mahkamah Syar'iyah Sabang

 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

 Mahkamah Syar'iyah Pidie

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Mahkamah Syar'iyah Kutacane

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

 Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

 Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam

w3c wai AAA  w3c html 5

© 2019. All rights reserved. Mahkamah Syar'iyah Singkil